Jakarta (12/3/25) – Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memastikan pemanfaatan lahan negara untuk mendukung pertahanan dan ketahanan pangan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa lahan di 326 kabupaten telah dialokasikan untuk mendukung pembentukan batalion baru TNI serta program ketahanan pangan nasional.
Dalam acara Penyerahan Sertipikat di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/03/2025), Menteri Nusron menegaskan bahwa lahan tersebut berasal dari tanah cadangan negara, termasuk tanah telantar eks-Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang atau tidak dimanfaatkan pemiliknya.
“Kami telah menyerahkan lahan ini kepada Menteri Pertahanan dan menembuskannya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Ini adalah langkah strategis dalam memastikan lahan negara digunakan untuk kepentingan nasional,” ujar Menteri Nusron.
Meski demikian, masih terdapat 174 lokasi batalion yang belum mendapatkan lahan. Pemerintah akan terus mencari solusi guna memastikan seluruh kebutuhan lahan bagi TNI dapat terpenuhi.
Selain untuk pertahanan, lahan yang dialokasikan juga akan dimanfaatkan untuk ketahanan pangan dengan pengelolaan bersama antara TNI dan masyarakat. Setiap batalion diharapkan memiliki minimal 500 hektare lahan produktif, yang jika dikalkulasikan secara keseluruhan, mencapai 250 ribu hektare untuk 500 batalion.
“Kami telah mengidentifikasi sekitar 1,4 juta hektare tanah telantar di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Pemerintah akan memastikan pemanfaatan lahan ini sesuai dengan kebutuhannya, baik untuk pertahanan, perumahan, maupun ketahanan pangan,” tambahnya.
Baca juga : Kantor Pertanahan Bukittinggi Hadiri Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 Kota Bukittinggi
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya sertipikasi tanah guna melindungi aset negara dari potensi penguasaan oleh pihak lain. “Keamanan tanah negara, khususnya yang digunakan oleh TNI, adalah prioritas utama. Dengan sertipikasi, kita memastikan tidak ada sejengkal tanah yang lepas dari pengawasan negara,” tegasnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada TNI AD dan Kementerian Pertahanan atas kerja sama dalam pengamanan dan sertipikasi aset negara. “Kolaborasi yang erat ini sangat membantu kami dalam menjaga aset strategis negara demi kepentingan bersama,” pungkasnya.
